Home Terbaru Jokowi Cabut 2.078 Izin Usaha Tambang, Begini Respons Pengusaha

Jokowi Cabut 2.078 Izin Usaha Tambang, Begini Respons Pengusaha

Trading, Investasi, Terbaru January 7, 2022 3:21 am

Jakarta

Pengusaha yg tergabung di dalam Kamar Dagang dan juga serta Industri (Kadin) Indonesia mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbaiki tata kelola sumber daya alam supaya terdapat pemerataan, transparan dan juga serta adil, demi mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan juga serta kerusakan alam.

Menurut Pimpinan Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, salah satu langkah yg diambil pemerintah telah tepat dan juga serta berasaskan keadilan di dalam memperbaiki tata kelola itu dengan terus mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin usaha pertambangan, kehutanan, dan juga serta penggunaan lahan negara, termasuk mencabut izin Apabila memang tidak terdapat kejelasan berasal dari pemanfaatan izin tersebut.

Baca Juga :  [Saham] Ditinggal Lebih Dari 1500 Karyawan. Saham ini Bisa Lanjut Turun? Yang Punya Harus Bagaimana?

“Kadin Indonesia mendukung langkah Presiden Jokowi yg mencabut izin-izin usaha yg tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak yg lain, serta yg tidak sesuai peraturan. Hal tersebut sesuai prinsip keberimbangan. Pemerintah memberikan sanksi atau punishment bagi pelanggar aturan atau prinsip dan juga serta memberikan reward yg proporsional bagi perusahaan yg telah menjalankan kewajibannya dengan baik,” katanya di dalam keterangan resmi dikutip Hari Kamis (6/1/2022).

Baca Juga :  PLN: Listrik Pulih 100 Persen usai Gempa Banten Magnitudo 6,7

Arsjad mengatakan pembenahan dan juga serta penertiban izin yg dilakukan pemerintah merupakan ikhtiar jelas berasal dari pemerintah, yaitu di dalam melakukan perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan juga serta kehutanan, serta menciptakan iklim usaha yg sangat bagus bagi investor, terutama soal kemudahan izin usaha yg transparan dan juga serta akuntabel.

Mengenai ribuan izin pertambangan dan juga serta kehutanan yg diberikan pemerintah tapi diabaikan atau tidak dimanfaatkan secara jelas, Arsjad menilai itu sebagaimana bentuk penyalahgunaan kewenangan dan juga serta menghambat pemerataan dan juga serta kemajuan ekonomi nasional.

Baca Juga :  [Investasi] Kilas Kriminal Selebgram Raup 1 Miliar Rupiah dari Investasi Bodong - SSI

“Ribuan izin yg telah bertahun-Tahun diberikan tetapi tidak dikerjakan, tidak produktif, tidak memiliki rencana kerja itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan juga serta negara. Malah itu seperti kata presiden, menyandera pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal telah jelas amanat konstitusi, kekayaan alam negara itu untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video terbaru berikut ini: