Home Terbaru Luhut Tetap Ancam Perusahaan Batu Bara Meski Pasokan PLN Mulai Aman

Luhut Tetap Ancam Perusahaan Batu Bara Meski Pasokan PLN Mulai Aman

Trading, Investasi, Terbaru January 11, 2022 3:16 am

Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah akan tetap menerapkan sanksi kepada perusahaan yg tidak memenuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) meski pasokan emas hitam untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) telah berangsur pulih.

Hal tersebut disampaikan dari Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan juga serta Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan juga serta Investasi (Kemenko Marves), Hari Senin (10/1).

Baca Juga :  Upaya Sandiaga Uno Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Sumut

“Masih terdapat (sanksi). kami mau lihat menjadi kemarin yg memiliki utang (denda) ke PLN kami akan periksa. (Perusahaan) ini kami hukum apabila perusahaan gede-gede tidak melakukan kewajiban,” kata dia.

Sedikitnya 418 perusahaan tambang batu bara melawan perintah pemerintah untuk mengalokasikan 25 persen produksi emas hitam mereka untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, termasuk untuk PLN.

Ini terungkap berasal dari hasil rapat atau sosialisasi dari Kementerian ESDM ke Kementerian Perdagangan yg disampaikan dari Kepala Dinas Energi dan juga serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Christianus Benny.

Baca Juga :  Cek di Sini! Lokasi Perbaikan Tol Jakarta-Cikampek Mulai 25 Januari

Benny mengatakan pembangkangan itu dilakukan dari 418 perusahaan dengan tidak mengalokasikan batu bara produksi mereka untuk PLN. Sampai dengan Oktober 2021, realisasi kewajiban pengalokasian batu bara berasal dari perusahaan tersebut untuk kepentingan di dalam negeri masih 0.

[Gambas:Video CNN]

Atas pembangkangan itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk mencabut izin perusahaan bandel itu.

Baca Juga :  Bahlil Lahadalia: Yang Namanya Karyawan Enggak Mungkin Jadi Kaya

Jokowi mengatakan kebijakan DMO bersifat mutlak dan juga serta tak dapat dilanggar. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara di dalam Negeri.

“Perusahaan yg tidak dapat melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi, bila penting tidak cuma tak dapat izin ekspor, tapi cabut izin usahanya,” tegas Jokowi di dalam konferensi pers Hari Senin (3/1) lalu.

(mrh/agt)


Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video terbaru berikut ini: