Home Terbaru Pengusaha Dukung Anies Larang Penggunaan Air Tanah di DKI

Pengusaha Dukung Anies Larang Penggunaan Air Tanah di DKI

Trading, Investasi, Terbaru January 7, 2022 3:16 am

Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Umum Kamar Dagang dan juga serta Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yg melarang penggunaan air tanah bagi pemilik atau pengelola bangunan mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

Ia mengatakan Jakarta merupakan daerah yg tidak memiliki ketersediaan sumber daya alam, termasuk air. Menurutnya, Apabila masyarakat terus mengeksploitasi air tanah, maka akan berdampak buruk pada lingkungan.

Bahkan, kata Diana, beberapa kajian menunjukkan bahwa permukaan tanah di Jakarta turun 10 cm sampai 12 cm setiap Tahun. Dengan kata yg lain, Jakarta terancam tenggelam.

“Melihat kondisi ini maka secara umum Dunia Usaha ikut mendorong kebijakan berasal dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Diana kepada CNNIndonesia.com, Hari Kamis (6/1).

Baca Juga :  [Investasi] Cara Mudah Screening Crypto untuk Trading dan Investasi Pemula!

Meski begitu, Diana meminta Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan air bersih yg cukup bagi seluruh warga Jakarta.

Selain itu, Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PALYJA) serta mesti dapat menjamin ketersediaan jaringan air bersih ke rumah warga dengan harga yg terjangkau.

“Apabila kondisi ini dapat terpenuhi maka saya yakin tidak akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” terang Diana.

Sebagai informasi, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

di dalam aturan tersebut, Anies melarang penggunaan air tanah bagi para pemilik atau pengelola bangunan mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

“Setiap pemilik atau pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan juga/atau pemanfaatan air tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023, kecuali untuk kegiatan dewatering,” demikian bunyi Pasal 8 peraturan tersebut.

Baca Juga :  Telah Dilaporkan ke KPK, Gibran Langsung Mengaku Dirinya...

Namun, tidak semua pemilik bangunan di Jakarta dilarang memanfaatkan air tanah. di dalam Pasal 2, Anies mencantumkan sejumlah kriteria dan juga serta sasaran zona bebas air tanah.

Merujuk Pergub tersebut, zona bebas air tanah merupakan zona tanpa pengambilan dan juga/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan juga serta dukungan jaringan air bersih perpipaan.

Sementara, kriteria bangunan gedung yg dilakukan pengendalian air tanah di zona bebas air tanah itu meliputi; bangunan dengan luas lantai 5 ribu meter persegi atau lebih, dan juga/atau bangunan dengan jumlah lantai 8 atau lebih.

Setelah berlakunya larangan pengambilan air tanah, setiap pemilik atau pengelola gedung wajib menginstalasi alat pencatat pengambilan/pemakaian air otomatis tambahan dan juga serta peralatan pendukung pada saluran air masuk (inlet) berasal dari masing-masing sumber.

Baca Juga :  Dorong Investasi, Pemda Bisa Beri Insentif Fiskal ke Pengusaha

Pengelola serta wajib menginstalasi pencatat air otomatis tambahan pada saluran air keluar. Kemudian, pengelola serta wajib menggunakan sumber alternatif pengganti air tanah.

Pergub itu serta mewajibkan pengelola melakukan penampungan air bersih yg berasal berasal dari sumber alternatif pengganti air tanah dengan kapasitas penampungan paling sedikit dua hari kebutuhan air bersih untuk mengantisipasi situasi darurat.

Bagi pemilik atau pengelola bangunan yg tidak melaksanakan aturan tersebut akan diberikan sanksi administratif.

Sanksi administratif dilakukan secara berjenjang berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan juga serta pembekuan dan juga serta pencabutan izin.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/aud)


Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video terbaru berikut ini: