Home Terbaru Pengusaha Gugat Kebijakan Revisi UMP Anies ke PTUN Minggu Ini

Pengusaha Gugat Kebijakan Revisi UMP Anies ke PTUN Minggu Ini

Trading, Investasi, Terbaru January 11, 2022 3:16 am

Jakarta, CNN Indonesia

Para pengusaha yg tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan menggugat kebijakan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) yg dilakukan Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Hari Minggu ini.

Gugatan dilayangkan karena para pengusaha merasa keberatan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP DKI Jakarta 2022.

Pasalnya, di dalam beleid tersebut, UMP DKI 2022 dinaikkan Anies 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

“Saat ini mendekati final di dalam penyusunan gugatan dan juga serta yg lain sebagainya, mudah-mudahan di dalam Hari Minggu ini dapat dilayangkan,” ungkap Wakil Pimpinan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada CNNIndonesia.com, Hari Senin (10/1).

Baca Juga :  [Saham] Market Focal point: Koreksi IHSG Hingga Saham Mineral BUMN Diobral Investor

Ia serta berharap proses penyusunan gugatan tersebut tidak terdapat perubahan lagi sehingga pengajuan gugatan tidak terus tertunda.

Sebelumnya, Apindo dan juga serta Kamar Dagang dan juga serta Industri (Kadin) Indonesia berencana menggugat Anies ke PTUN begitu pergub baru soal ketetapan UMP 2022 diterbitkan.

“kami tunggu pergub-nya, apabila telah terdapat langsung kami ajukan (gugatan ke PTUN). menjadi begitu pergub keluar, Apindo dan juga serta Kadin DKI akan langsung lakukan gugatan,” ungkap Pimpinan Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat konferensi pers virtual, Hari Senin (20/12) lalu.

Hariyadi menjelaskan keberatan para pengusaha bukan semata-mata cuma karena Anies mengubah besaran UMP DKI Jakarta 2022. Namun, pada saat itu penetapan upah serta dilakukan di luar batas waktu sesuai ketentuan yg tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga :  Mengenal Jenis-Jenis Inflasi dan Pengertiannya

di dalam beleid itu, seharusnya UMP 2022 ditentukan dan juga serta diumumkan ke publik selambat-lambatbya 21 November 2021. Selain itu, menurut Hariyadi, Anies telah memutuskan besaran UMP DKI Jakarta 2022 menggunakan formula yg tertuang di PP 36/2021 dan juga serta mengumumkannya.

Bahkan, telah tertuang pula di Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP 2022. Keputusan itu dikeluarkan pada 19 November 2021. Tetapi, tiba-tiba diubah.

Saat diubah, UMP DKI Jakarta 2022 menjadi tidak menggunakan formula penetapan upah minimum yg tertuang di PP 36/2021.

Baca Juga :  [Saham] TEKNIKAL ANALISA SAHAM TGL 19 JANUARI 2022

[Gambas:Video CNN]

Tidak cuma itu, menurutnya, Anies merevisi UMP DKI Jakarta 2022 secara sepihak. Sebab, itu semua dilakukan tanpa terdapat musyawarah dengan para pengusaha maupun anggota dewan pengupahan yg yg lain.

Padahal klaimnya, UMP DKI Jakarta 2022 sebelum revisi telah disepakati dari berbagai unsur, mulai berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengusaha, serikat pekerja, sampai akademisi.

“Pemerintah DKI telah secara sepihak melakukan revisi UMP 2022 tanpa memperhatikan dunia usaha, di dalam hal ini Apindo DKI Jakarta yg telah menyatakan keberatannya karena ini melanggar PP 36/2021,” tandasnya.

(mrh/agt)


Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video terbaru berikut ini: